PERANAN WIDYAISWARA DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAERAH

Kamis, 03 Januari 2013

 PERANAN WIDYAISWARA DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAERAH

Oleh

SITI NURMAWAN DAMANIK, SH, MH

Widyaiswara Muda

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali

 

 Pengaturan tentang  Pendidikan dan Pelatihan sangat menarik dikaji terkait dengan  Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang selanjutnya disebut Undang-undang Kepegawaian, yang menegaskan  bahwa untuk mencapai daya guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu keahlian, kemampuan dan keterampilan. Selanjutnya Pasal 31 ayat (2) menetapkan bahwa pengaturan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut  sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yakni Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Dalam konteks kepegawaian  sesuai  Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, bahwa tujuan Diklat  adalah:
  1. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
  2. menciptakan aparatur yang mampu berperan  sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat;
  4. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya  kepemerintahan yang baik;
Lebih lanjut  menurut Pasal 3, sasaran Diklat adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil  yang memiliki kompetensi yang sesuai  dengan persyaratan jabatan masing-masing. Kompetensi, didefenisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk meningkatkan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah, salah satu merupakan tugas pokok dari seorang Widyaiswara.
Produk hukum yang terkait dengan Widyaiswara diatur dalam Peraturan Perundang-undangan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan ataupun Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN). Widyaiswara sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka kreditnya adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah. Lembaga Diklat Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Bali adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali. Selain peranan Widyaiswara melaksanakan tugas pokok mendidik, mengajar dan melatih PNS, juga mempunyai peranan sebagai narasumber, fasiltator, moderator, konselor dan penegak disiplin.
Peranan  Widyaiswara sebagaimana yang telah disampaikan di atas sampai saat ini nampaknya masih sangat penting, Sungguh merupakan tugas dan tanggung jawab yang berat bagi seorang Widyaiswara untuk mendidik, mengajar dan melatih bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kesempatan mengajar sangat tergantung kepada kemampuan  widyaiswara untuk mengampu  jenis mata diklat yang dikuasai. Hal ini dibatasi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman dan kemampuan untuk terus meningkatkan ilmunya. Meskipun materi yang akan diajarkan oleh seorang Widyaiswara sudah tersedia atau sudah disediakan oleh Lembaga administrasi Negara (LAN)-RI selaku instansi Pembina Diklat dalam bentuk modul, baik  pada Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan (Diklat Kepemimpinan Tk.I, II, III dan IV), namun tetap diperlukan persiapan  dan pemahaman atas materi yang akan diajarkan lebih maksimal. Disamping seorang Widyaiswara memanfaatkan Modul yang telah tersedia, widyaiswara juga  harus selalu meng Up-Date perkembangan ilmu dan pengetahuan dalam  mengantisipasi permasalahan yang ada dalam birokrasi pemerintahan dan masyarakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab Widyaiswara  tersebut  harus didukung dengan mengikutsertakan Widyaiswara dalam  diklat-diklat misalkan Diklat Kewidyaiswara berjenjang (Pratama, Muda, Madya dan Utama), Training Of Trainer (TOT) sesuai dengan rumpun materi yang akan diajarkan (misalkan mengikuti sertifikasi  sesuai materi yang diajarkan Widyaiswara), mengikuti seminar-seminar ataupun workshop) dan lain-lain.
Untuk melaksanakan peran Widyaiswara di atas, maka strategi yang  harus dilaksanakan seorang Widyaiswara adalah :
  1. Menyusun dan menetapkan peta kondisi dan posisi widyaiswara melalui assessment identifikasi internal maupun eksternal untuk menentukan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (apportunity) dan ancaman (treath).
  2. Mensosialisasikan berbagai peraturan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tugas pokok dan fungsi widyaiswara melalui forum yang dikordinasikan oleh koordinatoriat secara berkelompok maupun inisiatif dan kreativitas widyaiswara.
  3. Mendorong widyaiswara proaktif mengikuti jenjang pendidikan formal maupun diklat, baik yang diselenggarakan di daerah maupun di pusat.
  4. Meningkatkan keterlibatan widyaiswara dalam penyusunan instrumen kediklatan seperti: tranning needs analysis, penyusunan kurikulum, penyusunan modul, penyusunan pedoman, juklak dan juknis.
  5. Mendorong, dan mengoptimalkan keterlibatan widyaiswara dalam diklat klasikal tatap muka, baik diklat yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi  maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota dan membangun networking dengan beberapa instansi dan unit kerja yang didukung memorandum of understanding (MoU) antar kementrian/lembaga.
  6. Mendorong keterlibatan widyaiswara dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat melalui kreativitas, inovasi, gagasan, pengembangan metode dan media pembelajaran
  7. Melakukan temu ilmiah melalui bedah buku, naskah atau hasil penelitan yang relevan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota.
  8. Melakukan kajian dan pendalaman materi ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kediklatan melalui forum diklat ditempat kerja atau workshop.
  9. Melakukan pertemuan berkala dengan pejabat struktural di lingkungan Badan Diklat Provinsi Bali  dalam rangka mengoptimalkan keterlibatan semua widyaiswara secara adil dan proporsional dalam berbagai kegiatan kediklatan.
  10. Membina dan meningkatkan kerjasama dan kekompakan antar widyaiswara serta saling menghargai potensi individual dalam satu keluarga besar Widyaiswara  Badan Diklat Provinsi Bali..