KALENDER KEGIATAN DIKLAT 2017

Kamis, 23 Februari 2017

 Kata Pengantar

 Om Swastyastu,

         Sesanti angayu bagia dan puja pangastuti kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kerta Wara NugarahaNYA maka  Kelender Diklat Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali tahun 2017 dapat disusun sebagaimana mestinya.

 

          Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dari tahun ketahun terus dikembangkan  dalam rangka penyempurnaan, dengan harapan agar program kediklatan tersebut dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

 

          Penerbitan Kalender Diklat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Tahun 2017 ini merupakan gambaran umum tentang program dan kegiatan kediklatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, semoga dengan diterbitkannya Kelender Diklat Tahun 2017 dapat dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan kapasitas SDM Aparatur. 

 

         Demikian, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun kita dan memberikan pemikiran yang cermerlang dalam melajutkan Program Diklat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

OM, Santhi,Shanti, Shanti, OM

 

                                                        Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali,

 

                                                                            Dr. Ida Bagus Sedhawa, SE, M.Si

                                                                                    Pembina Utama Madya

                                                                                Nip. 19591231 198703 1160


VISI  :    

VISI  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali :

 “MEWUJUDKAN  BADAN  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  PROVINSI BALI SEBAGAI PUSAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR BERBASIS KOMPETENSI”.

 

  MISI :

MisiBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Badan Diklat  Provinsi Bali memiliki misi sebagai berikut :

1).  Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) berbasis kompetensi  bagi sumberdaya aparatur pemerintah.

2).  Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan program kediklatan.

3).   Mengembangkan kerjasama kediklatan.

4).  Meningkatkan mutu sumberdaya dan profesionalisme tenaga kediklatan.

5).  Melaksanakan pengkajian kediklatan dan merumuskan kebijakan pengembangan mutu sumberdaya aparatur.

 

 

 I.      Pendahuluan

         Sebagai upaya mewujudkan kinerja penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat (public service) oleh Pemerintah, kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan karaktertisk dan kebutuhan daerah. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut, pemerintah tidak dapat terlepas dari aktivitas kebijakan publik, aktivitas administrasi, serta kepentingan dan urusan publik yang kesemuanya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur penyelenggara Pemerintah.  Karenanya Peningkatan kapasitas dan propesionalisme SDM aparatur penyelenggara pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari pembinaan penyelenggara pemerintahan daerah, hendaknya terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

 

 II.    DASAR HUKUM.

Dalam penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang dilandasi oleh dasar hukum. Adapun dasar hukum yang memperkuat penyelenggaran diklat tersebut adalah sebagai berikut :

1)      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2)      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor Perencanaan Pembangunan 4421);

3)      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5234);

4)      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 5)     Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6)     Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7)     Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

8)     Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

 9)     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10)  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah;

11)  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12)  Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I dan II, dan/atau Golongan III Yang Diangkat dan Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori II ;

13)  Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan III;

14)  Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I dan II;

 15)  Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;

16)  Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;

17)  Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;

18)  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 11);

19)  Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah  Provinsi  Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010
Nomor 2.

 

 III. KEBIJAKAN DIKLAT.

Kebijakan yang dijalankan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali meliputi sebagai berikut

1.    Mendorong peningkatan kapasitas aparatur melalui diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional berbasis kompetensi.

2.    Menyediakan sarana dan prasarana di kelas yang memadai sesuai standar yang dibutuhkan.

3.    Mengembangkan sinergitas dan networking dengan lembaga      pemerintah dan swasta

4.    Pengembangan diklat sebagai Center of Excellence




KEGIATAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI TAHUN 2017

 

Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali tahun 2017 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali terdiri dari 60 kegiatan yang terdiri dari:

1.     Kegiatan Diklat Teknis dan Manajemen Umum sebanyak 6 Angkatan.

2.     Kegiatan Diklat Fungsional sebanyak 3 Angkatan

3.     Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Sebanyak 1 Angkatan

4.     Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 7 Angkatan

5.     Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 6 Angkatan

6.     Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III sebanyak 23 Angkatan

7.     Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan II sebanyak 23 Angkatan

8.     Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K2 sebanyak  9 Angkatan


I.    Kegiatan Diklat Teknis dan Manajemen Umum.



















No

Nama Diklat

Jml Ang katan

Pelaksana

Jml Peser ta

Anggaran

Jadwal Tentatif

1

2

3

4

5

6

7

1

Diklat Dasar– Dasar Komputer

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum

 

40

APBD Provinsi

20 Peb -1 Maret 2017

2

Diklat Teknis Pengelola Keuangan Daerah

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum

 

45

APBD Provinsi

21 – 31 Agust 2017

3

Diklat Pengelolaan Barang milik Daerah

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum

 

45

APBD Provinsi

11 – 19 Juli 2017

4

Diklat Penysunan LAKIP

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum

 

45

APBD Provinsi

29 Mei - 7 Juni 2017

5

Diklat Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum

 

50

APBD Provinsi

16 – 26 Oktober 2017

6

Pengembangan Sumber Daya Aparatur

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum

40

APBD Provinsi

Tahun 2017

7

Pengembangan Sumber Daya Aparatur

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum

40

APBD Provinsi

Tahun 2017

8

Diklat Satpol PP (Pola Kontribusi)

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum

30

APBD Kabupaten

18 April–  23 Mei 2017

1

2

3

4

5

6

7

9.

Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Klungkung

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum

20

APBD Kabupaten

Tahun 2017

10.

Diklat Dasar Pol. PP Kabupaten Klungkung

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum

7

APBD Kabupaten

Tahun 2017

11

Diklat Administrasi Kesehatan Kabupaten Klungkung

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum

2

APBD Kabupaten

Tahun 2017

12

Diklat Teknis/ Fungsional/ Workshop Kota Denpasar

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum.

25

APBD Kabupaten

Tahun 2017

13

Diklat Sertifikasi barang/Jasa Pemerintah Kota Denpasar

2

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum

68

APBD Kabupaten

Tahun 2017

14

Diklat Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Kota Denpasar

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum

34

APBD Kabupaten

Tahun 2017

15

Bintek Teknis Soft Skil Aparatur Kota Denpasar

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum.

54

APBD Kabupaten

Tahun 2017

16

Diklat Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jembrana

2

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum.

80

APBD Kabupaten

Tahun 2017

1

2

3

4

5

6

7

17

Diklat Uji Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kabupaten Badung

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum.

50

APBD Kabupaten

Tahun 2017

18

Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum.

30

APBD Kabupaten

Tahun 2017

19

Bintek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Menengah Kabupaten Badung

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum.

50

APBD Kabupaten

Tahun 2017

20

Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Kabupaten Badung

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum.

53

APBD Kabupaten

Tahun 2017

21

Bintek Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Kabupaten Badung

1

Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum.

53

APBD Kabupaten